Portal Berita IndonesiaIndonesiaEnglishEspañolPortuguêsالعربية中文हिन्दीFrançaisDeutsch日本語Bahasa Melayu
Berita Tanpa Batas

#Korupsi (23)

KPK Geledah Kantor BPK Jateng, Sita Uang Ratusan Juta
Hukum

KPK Geledah Kantor BPK Jateng, Sita Uang Ratusan Juta

KPK menggeledah Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang serta dua rumah pihak terkait pada Kamis (22/10/2026); penggeledahan diumumkan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

• 3 mnt baca
KPK Sita 4 Mobil Mewah Kasus Dana Bencana BNPB
Hukum

KPK Sita 4 Mobil Mewah Kasus Dana Bencana BNPB

Penyidik KPK menyita satu unit mobil BMW dari tersangka Richard Erlangga (RIC) pada Jumat (23/10/2026).

• 3 mnt baca
Yusril Dukung Revisi UU Tipikor, Luhut: Kerugian Negara Tetap Berlaku
Nasional

Yusril Dukung Revisi UU Tipikor, Luhut: Kerugian Negara Tetap Berlaku

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan rekomendasi kajian soal definisi korupsi TIDAK menghapus unsur kerugian negara; Pasal 2 dan 3 UU Tipikor serta Pasal 603/604 KUHP tetap dipertahankan.

• 3 mnt baca
Sahroni: Ukuran Korupsi Harus Niat Jahat, Bukan Sekadar Rugi Negara
Politik

Sahroni: Ukuran Korupsi Harus Niat Jahat, Bukan Sekadar Rugi Negara

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan persetujuannya terhadap usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan terkait pemisahan definisi kerugian negara dari tindak pidana korupsi, Kamis (22/10/2026) (investigasiindonesia.com, detikNews).

• 3 mnt baca
Eks Ajudan Jokowi Widi Prasetijono Dituntut 10 Tahun Bui
Hukum

Eks Ajudan Jokowi Widi Prasetijono Dituntut 10 Tahun Bui

Penuntut umum koneksitas menuntut Letjen TNI Widi Prasetijono dengan pidana penjara 10 tahun, denda Rp500 juta subsider 140 hari penjara, serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

• 3 mnt baca
KPK Tahan 7 Pejabat BBPJN Sumut Kasus Suap Proyek Jalan
Hukum

KPK Tahan 7 Pejabat BBPJN Sumut Kasus Suap Proyek Jalan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tujuh dari delapan tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pembangunan serta preservasi jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara periode 2023-2025, Kamis (22/10/2026).

• 3 mnt baca
Bupati Pati Nonaktif Sudewo Divonis 8,5 Tahun Penjara
Hukum

Bupati Pati Nonaktif Sudewo Divonis 8,5 Tahun Penjara

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis kepada Bupati Pati nonaktif Sudewo pada Rabu (21/10/2026): penjara 8 tahun 6 bulan, denda Rp300 juta, uang pengganti Rp3.511.500.000 (KompasTV).

• 2 mnt baca
KPK Belum Rinci Nilai Uang dan Perhiasan Hasil Geledah 8 Lokasi BNPB
Hukum

KPK Belum Rinci Nilai Uang dan Perhiasan Hasil Geledah 8 Lokasi BNPB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah delapan lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi pada 15-19 Oktober 2026 dalam penyidikan dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

• 3 mnt baca
Alasan KPK Tak Kenakan Pasal Hukuman Mati ke Koruptor BNPB
Hukum

Alasan KPK Tak Kenakan Pasal Hukuman Mati ke Koruptor BNPB

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan alasan penyidik tidak menjerat tersangka kasus dugaan korupsi dana BNPB dengan pasal ancaman hukuman mati dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

• 4 mnt baca
Komnas HAM: Korupsi Dana BNPB Ancam Hak Korban Bencana
Hukum

Komnas HAM: Korupsi Dana BNPB Ancam Hak Korban Bencana

Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah menilai dugaan korupsi dana BNPB berpotensi mengancam hak asasi manusia, terutama hak kesehatan dan pendidikan masyarakat terdampak bencana.

• 3 mnt baca
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi, Minta Vonis 9 Tahun Kasus Chromebook Dibatalkan
Hukum

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi, Minta Vonis 9 Tahun Kasus Chromebook Dibatalkan

Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mendaftarkan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (16/10/2026).

• 2 mnt baca
Kejagung Tetapkan Direktur Toba Pulp Lestari Tersangka Korupsi Transfer Pricing Rp2 Triliun
Nasional

Kejagung Tetapkan Direktur Toba Pulp Lestari Tersangka Korupsi Transfer Pricing Rp2 Triliun

Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan AL (Anwar Lawden), direktur merangkap corporate secretary PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk, sebagai tersangka dugaan korupsi transfer pricing periode 2008–2025.

• 4 mnt baca
KPK Ungkap Aliran Dana Bupati Klaten: Rp245 Juta dari Tambang, Rp2,08 M Setoran Rutin
Nasional

KPK Ungkap Aliran Dana Bupati Klaten: Rp245 Juta dari Tambang, Rp2,08 M Setoran Rutin

KPK mengungkap aliran dana yang diduga diterima Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026) malam, disampaikan Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.

• 3 mnt baca
Dua Kali Mangkir, Nusron Wahid Terancam Dijemput Paksa KPK
Hukum

Dua Kali Mangkir, Nusron Wahid Terancam Dijemput Paksa KPK

KPK membuka opsi menjemput paksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid setelah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

• 3 mnt baca
KPK Bakal Surati Panglima TNI, Usut Dugaan Keterlibatan Prajurit Aktif di Kasus Korupsi BNPB
Hukum

KPK Bakal Surati Panglima TNI, Usut Dugaan Keterlibatan Prajurit Aktif di Kasus Korupsi BNPB

KPK akan mengirim surat resmi kepada Panglima TNI terkait penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) BNPB yang melibatkan prajurit TNI aktif.

• 3 mnt baca
KPK: Dana Bencana Rp30,98 M Diduga Dipakai Beli Saham
Hukum

KPK: Dana Bencana Rp30,98 M Diduga Dipakai Beli Saham

KPK mengungkap dana siap pakai (DSP) kebencanaan BNPB diduga dipakai membeli saham PT Medela Potentia Tbk (MDLA) senilai Rp30,98 miliar — diumumkan dalam konferensi pers Jumat (16/10/2026).

• 3 mnt baca
KPK Jelaskan Alasan Tak Pakai Pasal Hukuman Mati Kasus BNPB
Hukum

KPK Jelaskan Alasan Tak Pakai Pasal Hukuman Mati Kasus BNPB

KPK menjelaskan alasan tidak menerapkan pasal berancaman hukuman mati terhadap tersangka dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) BNPB dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (16/10/2026).

• 2 mnt baca
Bupati Klaten Resmi Ditahan KPK, Digiring Pakai Rompi Oranye
Hukum

Bupati Klaten Resmi Ditahan KPK, Digiring Pakai Rompi Oranye

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (16/10/2026) setelah menjalani pemeriksaan maraton pasca-operasi tangkap tangan (OTT).

• 3 mnt baca
Bupati Klaten Terjaring OTT KPK, Uang Rp1 Miliar Disita
Hukum

Bupati Klaten Terjaring OTT KPK, Uang Rp1 Miliar Disita

OTT berlangsung Kamis (15/10/2026) pagi sekitar pukul 07.00 WIB di rumah dinas Bupati Klaten; Bupati beserta pihak yang diamankan diboyong ke Mapolresta Klaten sekitar pukul 08.15 WIB.

• 3 mnt baca
KPK Sita Rp5,47 Miliar dari OTT BNPB: Emas hingga Kripto
Hukum

KPK Sita Rp5,47 Miliar dari OTT BNPB: Emas hingga Kripto

KPK menyita barang bukti sekitar Rp5,47 miliar dalam OTT kasus dugaan suap penggunaan dana darurat bencana BNPB, diumumkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

• 1 mnt baca
KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Dana BNPB, Adik Kepala BNPB Kena
Hukum

KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Dana BNPB, Adik Kepala BNPB Kena

KPK menetapkan 5 tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan BNPB pada Rabu (14/10/2026).

• 2 mnt baca
KPK: Dana Bencana Rp30,98 Miliar Dipakai Beli Saham MDLA
Hukum

KPK: Dana Bencana Rp30,98 Miliar Dipakai Beli Saham MDLA

KPK mengungkap dana siap pakai (DSP) kebencanaan BNPB diduga dipakai membeli saham PT Medela Potentia Tbk (MDLA) senilai Rp30,98 miliar.

• 1 mnt baca
Pengacara Hercules Serahkan Rp800 Juta ke KPK
Hukum

Pengacara Hercules Serahkan Rp800 Juta ke KPK

KPK menyita uang tunai Rp800 juta yang diserahkan kuasa hukum Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rosario Marshal berinisial NMB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

• 3 mnt baca