MoU Diteken di Doha
Indonesia resmi bergabung dalam Project Badr, kerja sama industri pertahanan empat negara bersama Qatar, Turki, dan Pakistan. Nota kesepahaman (MoU) ditandatangani dalam Quadrilateral Meeting di Doha, Qatar, Rabu (21/10/2026). Indonesia diwakili Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi, Marsekal TNI Yusuf Jauhari. Turut menandatangani Menteri Pertahanan Nasional Turki Yaşar Güler bersama Presiden Presidensi Industri Pertahanan Turki Haluk Görgün, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani, serta Menteri Pertahanan Federal Pakistan Khawaja Muhammad Asif.
Tiga Pilar Kerja Sama
Memorandum ini mengatur tiga bidang utama kerja sama. Pertama, riset dan pengembangan (R&D) serta alih teknologi untuk mendorong inovasi teknologi pertahanan terkini melalui penggabungan kepakaran keempat negara. Kedua, kolaborasi industri dan manufaktur guna membuka peluang investasi dan kerja sama pembuatan alat utama sistem senjata (alutsista) yang tangguh dan kompetitif. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM industri pertahanan. Seluruh negara peserta menyepakati kerja sama ini sebagai tonggak penting memperkuat kemampuan nasional di berbagai bidang vital, termasuk transfer teknologi, pendanaan, rekayasa teknik, hingga kedaulatan rantai pasok global. Kolaborasi ini juga berorientasi keberlanjutan serta rencana investasi industri pertahanan yang menguntungkan bagi semua pihak.
Dinilai Kuatkan Diversifikasi Mitra
Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl, dalam press briefing di Jakarta, Kamis (22/10/2026), bergabungnya Indonesia dalam Badr Project bukan sekadar formalitas diplomatik. "Tentu yang utama adalah kita ingin meningkatkan kemampuan nasional dan bermitra dengan negara-negara yang dipertimbangkan memiliki kualifikasi," ujarnya. Dosen Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Indonesia, Pizaro Gozali Idrus, menilai kerja sama ini positif bagi kemandirian pertahanan negara-negara Muslim. Menurutnya, Indonesia penting mengurangi ketergantungan terhadap pemasok senjata tradisional seperti Amerika Serikat. "Indonesia perlu memiliki lebih banyak alternatif agar tidak bergantung pada satu atau dua negara saja," katanya kepada Indonesia Defense Magazine, Jumat (23/10). Dukungan serupa datang dari Komisi I DPR RI. Anggota Komisi I Oleh Soleh menyatakan mendukung penuh Project Badr dan menilai kolaborasi Indonesia dengan Qatar, Turki, dan Pakistan sebagai peluang besar memperkuat industri pertahanan nasional sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan masing-masing negara.
Agenda Lanjutan dan Makna Nama
Yusuf Jauhari dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Qatar yang menyatukan empat negara dalam kerja sama ini. Ia menegaskan penandatanganan MoU merupakan "wujud tekad bersama untuk membangun kemitraan strategis berlandaskan rasa saling percaya, kesetaraan, timbal balik, dan kepentingan bersama". Sebagai langkah konkret, para pihak menyepakati pelaksanaan Defence Industry Meeting berkala. Setelah tiga bulan pertama masa implementasi, forum ini juga membuka peluang eksplorasi kerja sama pertahanan lebih lanjut dengan negara-negara sahabat lainnya. Nama Badr sendiri dalam bahasa Arab berarti bulan purnama, dirancang sebagai platform kerja sama jangka panjang untuk mendorong sinergi di berbagai bidang strategis pertahanan.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!